Melalui kesepakatan tersebut, setiap perangkat daerah didorong menggunakan sumber data yang sama sebagai dasar pelaksanaan program pembinaan UMKM.
Langkah itu diharapkan dapat mengurangi potensi duplikasi penerima manfaat, mencegah tumpang tindih kegiatan, serta mengidentifikasi pelaku UMKM yang belum mendapatkan pembinaan.
Dengan basis data yang sama, kebutuhan setiap pelaku usaha dapat dipetakan secara lebih spesifik. Pelaku usaha yang membutuhkan legalitas dapat diarahkan pada fasilitasi kelembagaan dan perizinan, sedangkan persoalan kualitas produk dapat ditindaklanjuti melalui pembinaan produktivitas dan kemasan. Demikian pula kebutuhan terkait pemasaran maupun pembiayaan dapat diarahkan kepada program atau lembaga yang sesuai.
Pendekatan tersebut mendorong perubahan pola pembinaan dari berbasis program menjadi pembinaan yang lebih berorientasi pada kebutuhan pelaku usaha.
Tidak sampai ditiru, rapat tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batola, Rudy Nooryadi, selaku Pembina Data Statistik Kabupaten.
Rudy menyambut baik upaya Pemkab Batola dalam membangun pemanfaatan Data Tunggal UMKM sebagai rujukan bersama untuk pelaksanaan program pembinaan.
Kolaborasi dengan BPS dinilai penting untuk memperkuat tata kelola dan kualitas data statistik agar data yang digunakan pemerintah daerah memiliki standar yang baik, konsisten, dapat diperbarui dan dipertanggungjawabkan.
Kolaborasi Diskopperindag, Diskominfo, BPS dan perangkat daerah pembina diharapkan dapat memperkuat tata kelola data UMKM di Kabupaten Barito Kuala.
Setelah pembekalan teknis, kegiatan dilanjutkan dengan koordinasi program dan penyusunan rencana kerja SSC PLUT UMKM BAIMAN.
Tahapan tersebut diarahkan untuk memastikan perangkat daerah tidak hanya mampu mengakses data, tetapi juga menerjemahkannya menjadi program dan kegiatan yang saling melengkapi.
Hery berharap rapat koordinasi tersebut menjadi tonggak awal pembinaan UMKM terpadu di Kabupaten Barito Kuala.
Menurutnya, keberhasilan SSC PLUT UMKM BAIMAN tidak hanya diukur dari tersedianya sistem digital, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah menggunakan data untuk menjawab persoalan yang dihadapi pelaku usaha.
BACA JUGA : Bupati Batola Hadiri Paripurna, APBD Perubahan 2026 dan Raperda APBD 2027 Dibahas
Melalui satu basis data, pemerintah dapat memetakan UMKM yang membutuhkan legalitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan produktivitas, perluasan pemasaran maupun fasilitasi akses pembiayaan.
Dengan demikian, program pemerintah dapat diarahkan kepada sasaran yang tepat dan sesuai kebutuhan pelaku usaha.
“Harapannya, program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi Kabupaten Barito Kuala,” tutup Hery.
Melalui SSC PLUT UMKM BAIMAN, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mendorong pola pembinaan UMKM yang terintegrasi, kolaboratif dan berbasis data.
Pemanfaatan Data Tunggal UMKM diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, meningkatkan ketepatan sasaran pembinaan, memperluas akses pemasaran dan pembiayaan, serta mendorong UMKM di Kabupaten Barito Kuala tumbuh dan naik kelas.
Editor: Tim Redaksi
 berbasis data melalui pemanfaatan Data Tunggal UMKM pada Smart Service Centre (SSC) PLUT UMKM BAIMAN){kind=link}