HALOBORNEO.COM, MARABAHAN – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola) masih menunggu hasil penilaian sejumlah sistem evaluasi kinerja dan pengawasan pemerintahan daerah. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala, Selamat Riyanto, saat menjadi pembina upacara di halaman Kantor Pemkab Batola, Senin (28/9/2026).
Dalam amanatnya di hadapan Aparatur Sipil Negara (ASN), Selamat menyampaikan perkembangan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Ia menjelaskan, proses telaah SAKIP Kabupaten Barito Kuala telah diselesaikan oleh Inspektorat. Selanjutnya, Pemkab Batola masih menunggu hasil penilaian akhir dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
BACA JUGA : Ikhtiar untuk Hujan dan Berakhirnya Kabut Asap, Warga Barito Kuala Gelar Sholat Istisqa
“Untuk SAKIP, proses telaah oleh Inspektorat sudah selesai. Saat ini kita masih menunggu hasil penilaian dari KemenPAN-RB,” ujarnya.
Selain SAKIP, evaluasi terhadap SPIP juga telah memasuki tahap menunggu hasil. Proses evaluasi tersebut sebelumnya dilakukan oleh tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
“Proses evaluasi tersebut telah diselesaikan oleh tim BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ini kita menunggu nilai resmi untuk memetakan efektivitas tata kelola pengawasan internal yang telah berjalan,” kata Selamat.
BACA JUGA : Bupati Batola Hadiri Paripurna, APBD Perubahan 2026 dan Raperda APBD 2027 Dibahas
Dalam kesempatan itu, Selamat juga menyampaikan agenda koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Inspektorat Kabupaten Barito Kuala dijadwalkan mendampingi tim KPK dalam kegiatan pengecekan dan verifikasi lapangan di wilayah Batola.
Pemkab Batola juga akan mengikuti rapat koordinasi lanjutan bersama Tim KPK RI pada 1 Oktober 2026. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung di Gedung Idham Chalid, Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru.
Agenda tersebut menjadi bagian dari koordinasi antara pemerintah daerah dan KPK dalam penguatan tata kelola pemerintahan serta upaya pencegahan korupsi di daerah.
Editor: Tim Redaksi
 masih menunggu hasil penilaian sejumlah sistem evaluasi kinerja dan pengawasan){kind=link}