Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan penanganan karhutla di Kalsel menjadi salah satu prioritas pemerintah. Upaya tersebut akan melibatkan unsur pemerintah dan dunia usaha.
“Kita akan mulai dalam waktu segera dan dilakukan serentak dalam satu kesatuan waktu yang melibatkan semua unsur-unsur kekuatan ekonomi, kekuatan pemerintahan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan,” kata Hanif usai rapat.
Hanif mengatakan langkah tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Karhutla.
Menurut Hanif, melalui Inpres tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Pangan mendapat mandat dalam penanganan dan penanggulangan karhutla di kawasan swasembada pangan, energi, dan air.
Khusus di Kalsel, pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap penanganan karhutla selama sekitar 1,5 bulan terakhir, terutama di wilayah Ring 1 Banjarbaru yang didominasi lahan gambut.
“Ini terjadi di daerah gambut. Sepertinya kita mengingat ketersediaan air yang semakin terbatas. Kita perlu melakukan gerakan massal di dalam rangka penanggulangan karhutla,” ujar Hanif.
Hanif menyebut sepanjang Agustus pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan mengerahkan hampir 3.500 personel setiap hari. Penanganan tersebut juga didukung lebih dari 300 pompa air dan lebih dari 30 unit alat berat.
Namun, kondisi kemarau yang berkepanjangan menjadi salah satu tantangan dalam penanganan karhutla. Pemerintah menyiapkan sejumlah metode untuk mempercepat pemadaman sekaligus mencegah api kembali muncul.
“Namun ternyata kering yang cukup panjang tidak memudahkan (karhutla) untuk ditanggulangi. Sehingga segala macam metodologi kita tempuh untuk kita lakukan,” katanya.
Untuk langkah jangka pendek, Hanif menekankan pentingnya pengerahan seluruh kekuatan secara bersamaan. Setiap titik api yang muncul akan segera ditangani agar tidak berkembang dan menjalar ke kawasan lain.
BACA JUGA : Halo Sejarah! Berikut 8 Pahlawan Nasional Asal Tanah Borneo
“Kita kemudian merencanakan ke depan bahwa ini api harus kita keroyok habis. Jadi semua potensi yang muncul api harus dilakukan pemadaman serentak, sehingga api tidak sempat lagi menjalar,” ujar Hanif.
Dalam dialog bersama perwakilan perusahaan, pemerintah turut menjelaskan pola pengerahan dan kebutuhan dukungan di lapangan. Keterlibatan dunia usaha diarahkan untuk memperkuat personel, pompa air, alat berat, serta dukungan operasional lainnya sesuai kemampuan masing-masing perusahaan.
Konsolidasi antara pemerintah dan dunia usaha tersebut diarahkan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalsel, baik dalam pemadaman maupun pencegahan agar titik api tidak kembali muncul di kawasan yang telah ditangani.
Rapat tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Roy Rizali Anwar, Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah, Hanifah Dwi Nirwana, Kabinda Kalsel, Brigjen Pol. Sentot Adi Dharmawan, serta sejumlah kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel.
Editor: Tim Redaksi
