HALOBORNEO.COM, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) terus menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok dengan memantau perkembangan harga serta distribusi pangan di daerah.
Gubernur Kalsel, H Muhidin, yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kalsel, Rusma Khazairin, mengikuti rapat koordinasi (rakor) pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi daerah secara virtual dari Command Center Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel di Banjarbaru, Senin (21/9/2026).
Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komjen Pol Tomsi Tohir, dan diikuti gubernur, bupati, wali kota, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia.
Selain membahas pengendalian inflasi, rakor tersebut juga membahas evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
BACA JUGA : Bekantan Ditemukan Mati Terbakar akibat Karhutla di HSS, BKSDA Kalsel Evaluasi Perlindungan Habitat
Usai rakor, Rusma Khazairin mengatakan kondisi ketersediaan bahan pokok dan harga di Kalsel secara umum masih terkendali.
“Untuk Kalimantan Selatan, Indeks Perkembangan Harga (IPH) cenderung stabil. Hanya saja yang perlu mendapat perhatian ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), karena mengalami kenaikan IPH komoditas beras sebesar 6,60 persen, khusus beras premium,” ujar Rusma.
Menurut Rusma, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah daerah setempat bersama Perum Bulog agar harga beras premium di HSS kembali stabil.
Ia juga meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, terus menjalankan berbagai langkah pengendalian harga.
BACA JUGA : Dispar Kalsel Gandeng Generasi Muda Jaga Geopark Meratus
“Juga untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), baik provinsi maupun kabupaten/kota, dapat terus dilaksanakan. Sehingga kestabilan harga ini dapat kita pertahankan,” katanya.
Rusma menambahkan, Pemprov Kalsel juga rutin memantau sistem distribusi pangan di berbagai daerah. Menurutnya, koordinasi dan kerja sama antarpemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas harga dan inflasi.
Sementara itu, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir dalam rakor meminta seluruh pemerintah daerah menindaklanjuti hasil pembahasan, baik terkait pengendalian inflasi maupun implementasi Program 3 Juta Rumah.
Editor: Tim Redaksi
