HALOBORNEO.COM, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menekankan pentingnya implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) agar pembangunan sanitasi permukiman tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi diwujudkan dalam penganggaran dan layanan yang dirasakan langsung masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, H Muhammad Syarifuddin, saat membuka Coaching Clinic 3 Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2026 di Hotel Novotel Banjarbaru, Selasa (22/9/2026).
Kegiatan yang difasilitasi Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Kalsel tersebut mempertemukan tim dari Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Laut dengan unsur pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta konsultan supervisi.
Forum ini menjadi ruang bagi Pokja PKP Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Laut untuk menguji kembali rencana implementasi SSK berdasarkan persoalan dan kebutuhan masing-masing daerah.
BACA JUGA : Pemprov Kalsel Jaga Stabilitas Harga Sekaligus Monitor Distribusi Pangan
Sekdaprov Kalsel, H Muhammad Syarifuddin, mengatakan SSK harus menjadi acuan nyata dalam mempercepat pembangunan sanitasi permukiman. Karena itu, dokumen yang telah disusun tidak boleh berhenti sebagai administrasi perencanaan.
“Nilai SSK baru terasa ketika isinya masuk dalam perencanaan dan penganggaran daerah, lalu berwujud menjadi layanan yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, Coaching Clinic 3 merupakan tahapan penting karena memasuki milestone kedua, yakni penetapan kebijakan dan rencana layanan sanitasi berkelanjutan melalui model layanan serta rencana aksi multiaspek.
Arah kebijakan dan komitmen kepala daerah yang telah dirumuskan pada tahapan sebelumnya, lanjut Syarifuddin, perlu diterjemahkan menjadi rencana yang lebih konkret dan siap dilaksanakan.
“Kebijakan dan strategi yang sudah dirumuskan harus diterjemahkan menjadi rencana layanan yang konkret dan siap dilaksanakan,” katanya.
Syarifuddin juga meminta kedua daerah memanfaatkan pendampingan tersebut untuk memperdalam materi, mengidentifikasi berbagai persoalan yang masih dihadapi, sekaligus menyempurnakan rencana implementasi sesuai kondisi daerah masing-masing.
“Manfaatkan pendampingan ini sebaik-baiknya. Dalami materi, diskusikan persoalan, dan sempurnakan rencana sesuai kondisi daerah masing-masing,” tegasnya.
Ia menekankan, pembangunan sanitasi membutuhkan kesinambungan mulai dari kebijakan, perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan di lapangan. Dengan demikian, strategi yang disusun tidak berhenti pada target administratif, tetapi dapat diwujudkan menjadi layanan publik.
“Keberhasilan SSK bukan hanya pada tersusunnya dokumen, tetapi pada bagaimana rencana itu dijalankan dan manfaatnya sampai kepada masyarakat,” tutupnya.
