HALOBORNEO.COM BANJARBARU – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Sekdaprov Kalsel) Muhammad Syarifuddin, mewakili Gubernur Kalsel, H Muhidin, menerima kunjungan kerja Komisi IX DPR RI pada Masa Reses Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Aula Idham Chalid, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Senin (12/10/2026).
Kunjungan tersebut bertujuan menyerap aspirasi masyarakat sekaligus membahas berbagai persoalan di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial. Sejumlah isu yang menjadi perhatian meliputi pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG), pencegahan perkawinan anak, pelayanan keluarga berencana (KB), serta pengawasan obat dan makanan.
Mengawali pertemuan, Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan apresiasi Gubernur H Muhidin kepada Komisi IX DPR RI atas perhatian dan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan program pemerintah, khususnya di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, gizi, kependudukan, serta pengawasan obat dan makanan.
BACA JUGA : Pemprov Kalsel Terima Kunjungan Dewan Pertahanan Nasional
Dalam kesempatan tersebut, Syarifuddin juga menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, mulai dari pelayanan kesehatan hingga pemerataan pelaksanaan program MBG, terutama di wilayah pelosok. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menimbulkan kabut asap turut berdampak terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat.
Muhidin berharap kunjungan kerja tersebut dapat menampung berbagai masukan dan persoalan yang dihadapi masyarakat Kalimantan Selatan untuk selanjutnya menjadi bahan pembahasan Komisi IX DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait di tingkat pusat.
Pimpinan rombongan sekaligus pimpinan pertemuan, Muhammad Yahya Zaini, mengatakan kunjungan kerja tersebut bertujuan memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan anggaran, tantangan di lapangan, serta aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial.
Salah satu isu yang menjadi perhatian Komisi IX DPR RI adalah karhutla dan kabut asap yang masih terjadi di Kalsel. Menurut Yahya, dampak asap tidak hanya berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga berpotensi meningkatkan gangguan pernapasan, memperburuk asma dan penyakit paru-paru, serta mengganggu kegiatan belajar dan bekerja masyarakat.
Ia menegaskan, bayi, anak-anak, ibu hamil, dan penderita penyakit kronis perlu menjadi prioritas dalam upaya perlindungan kesehatan dari paparan asap.
“Karena itu, kami ingin memperoleh gambaran mengenai perkembangan gangguan kesehatan akibat asap, kesiapan obat-obatan dan masker, kapasitas puskesmas dan rumah sakit, sistem rujukan, serta jangkauan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Yahya.
 Muhammad Syarifuddin, mewakili Gubernur Kalsel, H Muhidin,){kind=link}