HALOBORNEO.COM, KOTABARU – Layanan angkutan massal Trans Saijaan di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, dihentikan sementara setelah Dinas Perhubungan (Dishub) setempat mengeluarkan surat penghentian operasional. Kebijakan tersebut menuai keberatan dari Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA) dan Perum Damri.
Penghentian operasional itu tertuang dalam surat Kepala Dishub Kabupaten Kotabaru, Gusti Abdul Wakhid, Nomor 500.11/698/2026 DISHUB tertanggal 2 September 2026. Surat tersebut ditujukan kepada General Manager Perum Damri Cabang Banjarmasin.
Melalui surat itu, Dishub meminta seluruh armada Trans Saijaan yang melayani koridor Kecamatan Pulau Laut Utara dan Kecamatan Pulau Laut Sigam menghentikan operasional mulai 2 September 2026.
BACA JUGA : Tingkatkan Minat Baca, Dispersip Kotabaru Gelar Lomba Resensi Buku
Padahal, layanan angkutan massal berbasis Buy The Service (BTS) tersebut baru diluncurkan pada Agustus 2026 lalu. Program itu digagas Pemerintah Kabupaten Kotabaru sebagai bagian dari upaya menyediakan transportasi umum yang lebih aman, nyaman, dan terjangkau, sekaligus mendorong pembaruan angkutan kota konvensional.
Dishub Kabupaten Kotabaru menyatakan penghentian tersebut berkaitan dengan evaluasi internal. Evaluasi mencakup sejumlah aspek, antara lain teknis operasional, mekanisme pengupahan kru, serta skema pembiayaan program subsidi angkutan perkotaan.
Keputusan tersebut mendapat tanggapan dari Sekretaris ORGANDA Kabupaten Kotabaru, H Sadi Noor. Ia mengaku terkejut karena penghentian dilakukan ketika layanan Trans Saijaan baru berjalan sekitar satu bulan.
Menurut Sadi, ORGANDA selama ini berperan dalam membantu koordinasi agar operasional Trans Saijaan berjalan lancar. Ia juga menyebut keberadaan layanan tersebut mendapat respons positif dari masyarakat.
“Kami tidak mengerti alasan pemberhentian operasional Trans Saijaan. Alasannya harus jelas dulu. Kalau alasannya tidak jelas, ada apa?” ujar Sadi seperti di kutip dari HabarKalimantan.
