HALOBORNEO.COM, BANJARMSIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menyiapkan tiga strategi untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat di tengah tantangan fiskal dan ketergantungan terhadap sektor berbasis sumber daya alam.
Langkah tersebut meliputi menjaga daya beli dan stabilitas harga, memperkuat pertumbuhan ekonomi di luar sektor ekstraktif, serta mengarahkan belanja daerah pada program produktif dengan membuka peluang pembiayaan dari luar APBD.
Strategi itu disampaikan Gubernur Kalsel, H Muhidin, melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, H Muhammad Syarifuddin, dalam kegiatan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kalsel Tahun 2026 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalsel, Banjarmasin, Kamis (24/9/2026).
BACA JUGA : Pemprov Kalsel Perkuat Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui SP4N-LAPOR!
Syarifuddin mengatakan, perekonomian Kalsel pada 2025 tumbuh 5,22 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen. Meski demikian, capaian tersebut perlu dijaga dengan memperluas sumber-sumber pertumbuhan ekonomi agar tidak bergantung pada sektor tertentu.
Menurutnya, struktur ekonomi Kalsel yang masih banyak bertumpu pada sumber daya alam, khususnya batu bara, membuat perekonomian daerah rentan terhadap perubahan harga komoditas di pasar global. Kondisi tersebut semakin menjadi tantangan ketika transfer ke daerah dan dana desa mengalami penurunan sehingga ruang fiskal pemerintah ikut terbatas.
Untuk menghadapi kondisi tersebut, pemerintah daerah menempatkan pengendalian inflasi dan stabilitas harga sebagai salah satu prioritas.
“Stabilitas harga merupakan fondasi paling dasar. Melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), upaya pengendalian inflasi akan terus diperkuat bersama Bank Indonesia dan pemerintah kabupaten/kota,” ujar Syarifuddin.
Selain menjaga daya beli, pemerintah juga mendorong diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi. Sejumlah sektor yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan antara lain pertanian dan ketahanan pangan, perikanan, perkebunan, industri pengolahan, hingga pariwisata.
Pengembangan industri hilir juga tetap menjadi bagian dari strategi pemerintah. Namun, setiap rencana hilirisasi akan mempertimbangkan aspek teknis dan manfaat ekonominya agar memberikan dampak yang optimal bagi daerah.
“Hilirisasi tetap kami kawal, dengan kesadaran bahwa kelayakan teknis dan manfaat ekonominya harus dihitung secara matang,” katanya.
Strategi berikutnya berkaitan dengan kualitas belanja pemerintah daerah. Anggaran diarahkan untuk membiayai program yang produktif dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Sementara itu, kebutuhan pembangunan yang membutuhkan pembiayaan besar akan didorong melalui investasi swasta maupun skema kemitraan.
Dalam konteks tersebut, percepatan dan kemudahan perizinan menjadi salah satu komitmen Pemprov Kalsel untuk menciptakan iklim investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
BACA JUGA : TP2DD Kalsel Raih Championship Terbaik Nasional
Syarifuddin menekankan, kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil memiliki jalur masing-masing. Namun, dampak dari berbagai kebijakan tersebut pada akhirnya dirasakan langsung oleh masyarakat melalui aktivitas ekonomi sehari-hari, baik di pasar, lahan pertanian, maupun tempat usaha.
Kegiatan yang mengusung tema “Sinergi Kebijakan untuk Memperkuat Ekonomi Kalimantan Selatan” tersebut juga dirangkai dengan diskusi panel.
Sejumlah narasumber hadir, di antaranya Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel Aloysius Donanto, Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalsel Catur Ariyanto Widodo, serta ekonom Muhammad Faisal. Mereka membahas berbagai tantangan yang perlu diantisipasi pemerintah daerah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Diskusi turut mendapat tanggapan dari perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah Kalsel, Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel, serta unsur akademisi Universitas Lambung Mangkurat (ULM).
Editor: Tim Redaksi
