HALOBORNEO.COM, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), H Muhidin, melalui Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel, Eddy Elminsyah Jaya, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual dari Command Center Setda Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Senin (14/9/2026).
Rakor dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diikuti secara virtual oleh gubernur, bupati, wali kota, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia.
Usai mengikuti rakor, Eddy menyampaikan bahwa kondisi perkembangan harga di Kalsel pada minggu kedua September 2026 masih terkendali. Namun, pemerintah daerah tetap mewaspadai kenaikan harga sejumlah komoditas, khususnya beras di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).
BACA JUGA : Pemprov Kalsel-Pemerintah Pusat Perkuat Konektivitas melalui Tiga Proyek Infrastruktur
“Berdasarkan rapat pengendalian inflasi hari ini dijelaskan bahwa perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu kedua September untuk Provinsi Kalsel masih aman, di angka 0,57. Namun, yang paling kita waspadai adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) yang memiliki IPH 6,6 persen untuk komoditas beras,” kata Eddy.
Eddy mengatakan, stabilisasi harga pangan tetap perlu dilakukan, terutama untuk komoditas beras. Selain itu, berdasarkan perkembangan inflasi secara tahunan atau year on year (yoy) pada Agustus, komoditas emas juga menjadi salah satu penyumbang inflasi.
“Kami harapkan Bulog bisa melakukan operasi pasar melalui penyaluran beras. Operasi pasar bisa menyasar pasar-pasar yang memiliki perkembangan harga lebih tinggi, terutama yang tadi disebutkan, yakni HSS yang mencapai angka 6,6 persen,” ujarnya.
BACA JUGA : Gubernur Kalsel Sampaikan Duka atas Musibah KM Virgo Transport 8, Pastikan Penanganan Korban Jadi Prioritas
Dalam rakor tersebut, pemerintah juga membahas verifikasi dan validasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Selain itu, dilakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ruang Bersama Indonesia untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Penandatanganan SKB dilakukan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Arifatul Choiri Fauzi, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Yandri Susanto.
Dalam kegiatan tersebut, Eddy didampingi Ketua Tim Distribusi dan Jasa BPS Provinsi Kalsel, Fachri Ubaidillah, serta anggota Satgas Pangan Kalsel dari Polda Kalsel, Taufan.
Editor: Tim Redaksi
