Muhidin berharap konsolidasi tersebut menjadi langkah konkret untuk memperkuat peran BPR sebagai lembaga keuangan daerah yang dekat dengan masyarakat, terutama pelaku UMKM yang membutuhkan akses permodalan untuk mengembangkan usaha.
“Mudah-mudahan dengan penggabungan ini, BPR bisa membantu masyarakat lebih baik lagi, untuk kesejahteraan masyarakat, baik usaha mikro, kecil maupun UMKM,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, mengatakan proses penggabungan delapan BPR tersebut telah dibahas sejak sekitar dua tahun lalu dan kini dimatangkan bersama OJK serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
BACA JUGA : Harbolnas 2026 Ditargetkan Tembus Rp 40 Triliun, Pemerintah Dorong Penguatan Ekonomi Digital
Menurut Fachrudin, konsolidasi diperlukan untuk memperkuat kelembagaan, meningkatkan efisiensi, dan mempererat koordinasi bisnis. Bank Kalsel juga siap mendukung penyediaan kantor pusat di Banjarmasin serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan bagi komisaris, direksi, dan pegawai BPR di Aksel University.
“Bank Kalsel siap mendukung konsolidasi ini, termasuk fasilitas kantor pusat dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia,” ujarnya.
Fachrudin menambahkan, program pembiayaan di setiap daerah tetap dapat disesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah masing-masing. Konsolidasi tersebut ditargetkan memasuki tahap pelaksanaan pada April 2027.
Ke depan, ia berharap penggabungan tersebut membuka peluang sinergi yang saling menguatkan melalui pembagian peran bisnis yang jelas antara BPR dan Bank Kalsel.
“Sinergi BPR dan Bank Kalsel harus saling menguntungkan, saling mendukung, dan tidak tumpang tindih,” tutupnya.
Editor: Tim Redaksi
, H Muhidin, mendorong konsolidasi delapan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) milik pemerintah kabupaten){kind=link}