Meski demikian, ia menilai penghargaan tersebut bukan tujuan akhir. Hasil pengukuran IKD akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat pembinaan sektor keinsinyuran di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
“Hasil pengukuran IKD ini akan kami jadikan pijakan evaluasi untuk memperkuat program pembinaan keinsinyuran yang terarah, terukur, dan berdampak langsung pada kemajuan Kota Banjarbaru,” tegasnya.
Diikuti 327 Pemerintah Daerah
Pengukuran IKD 2026 diikuti 327 pemerintah daerah di Indonesia. Peserta terdiri dari 37 pemerintah provinsi, 247 pemerintah kabupaten, dan 43 pemerintah kota.
Secara nasional, tingkat partisipasi dalam pengukuran tersebut mencapai 59,89 persen. Banjarbaru menjadi salah satu daerah yang memperoleh penghargaan atas performa dan komitmennya dalam mendukung penerapan tata kelola pembangunan berbasis standar keinsinyuran.
Pengukuran IKD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran. Instrumen tersebut digunakan untuk memetakan penerapan praktik keinsinyuran di daerah sekaligus mendorong pembangunan yang mengedepankan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, kualitas, keselamatan, dan efisiensi.
BACA JUGA : Menteri LH Tinjau Karhutla Banjarbaru, Ketersediaan Air Jadi Kendala Utama
Ketua Umum PII Ilham Habibie menyampaikan, hasil pengukuran IKD dapat dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai instrumen pembinaan. Selain itu, hasil tersebut dapat mendorong pertukaran praktik baik dalam inovasi keinsinyuran serta menjadi salah satu pertimbangan dalam pemberian dukungan teknis dan anggaran dari pemerintah pusat.
Bagi Pemkot Banjarbaru, capaian tersebut menjadi dorongan untuk memperkuat kolaborasi dengan PII dan pemerintah pusat. Upaya itu diarahkan untuk memastikan pembangunan daerah terus berjalan dengan dukungan standar teknis, inovasi, serta prinsip keselamatan dan efisiensi.
Pemkot Banjarbaru menegaskan komitmen tersebut sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan daerah yang Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera.
Sumber : MC BJB
