HALOBORNEO.COM, KANDANGAN – Penanganan banjir dan penguatan layanan air bersih menjadi dua agenda infrastruktur yang mendapat perhatian DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).
Anggota Komisi III DPRD HSS, Rizal Nagara, mengatakan pemerintah daerah perlu memastikan kedua program tersebut berjalan terarah karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Salah satu yang menjadi sorotan ialah rencana normalisasi Sungai Amandit Lama. Pemerintah daerah disebut telah mengupayakan dukungan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp250 miliar untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut.
Rizal menilai dukungan pendanaan itu dapat membuka ruang penanganan yang lebih besar terhadap persoalan pendangkalan sungai dan banjir yang selama ini terjadi di wilayah HSS.
“Lobi tingkat pusat yang dilakukan Bapak Bupati hasilnya luar biasa. Anggaran Rp250 miliar dari pemerintah pusat bukanlah angka kecil. Kami menilai pencapaian ini sebagai prestasi diplomasi pembangunan yang luar biasa,” kata Rizal.
Menurut dia, DPRD HSS mendukung rencana normalisasi tersebut dan akan mendorong agar pelaksanaannya berjalan sesuai perencanaan.
“Ini adalah jawaban konkret atas persoalan pendangkalan dan banjir tahunan yang selama ini membebani masyarakat. Kami memberikan dukungan penuh agar pengerjaan normalisasi sungai ini berjalan lancar dan sukses,” ujarnya.
Air Bersih dari Sumber Pegunungan
Di sektor air bersih, Rizal turut menyoroti rencana pemerintah daerah memanfaatkan sumber air alami dari kawasan pegunungan.
Rencana yang tengah diupayakan tersebut berupa pembangunan jaringan pipa dari sumber air di kawasan Bendung Amandit menuju Intake Muara Banta. Menurut Rizal, pemanfaatan sumber air tersebut dapat menjadi salah satu pilihan untuk memperkuat ketersediaan air bagi masyarakat.
“Gagasan Bupati untuk menghadirkan air PDAM yang bersumber langsung dari pegunungan merupakan terobosan kesehatan yang sangat jenius,” bebernya.
Ia mengatakan, pemanfaatan sumber air alami juga berpotensi memberikan efisiensi dalam pengelolaan air dalam jangka panjang. Salah satunya melalui pengurangan kebutuhan bahan kimia dalam proses pengolahan.
Rizal menilai ketersediaan air bersih tidak hanya berkaitan dengan pelayanan dasar, tetapi juga memiliki kaitan dengan kondisi kesehatan masyarakat.
Menurut dia, akses air bersih perlu menjadi bagian dari perhatian pemerintah dalam mendukung kualitas kesehatan anak dan mencegah berbagai persoalan tumbuh kembang.
“Kebijakan ini tidak hanya menekan biaya operasional jangka panjang melalui efisiensi dan menekan penggunaan bahan kaporit, tetapi secara langsung memberikan dampak besar bagi tumbuh kembang anak-anak kita agar terhindar dari stunting, sekaligus mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten HSS,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi III DPRD HSS yang membidangi pembangunan dan infrastruktur, Rizal memastikan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengawal program tersebut.
Ia berharap pembangunan infrastruktur pengendalian banjir dan pengembangan jaringan air bersih dapat dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
Editor: Tim Redaksi
){kind=link}